Kubu Prabowo Mempersilahkan Masyarakat Untuk Menilai Sendiri Keputusan Bawaslu
Kubu Prabowo Mempersilahkan Masyarakat Untuk Menilai Sendiri Keputusan Bawaslu
Keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang menganggap Menteri
Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Keuangan Sri
Mulyani Indrawati tidak melanggar aturan Pemilu ditanggapi.
Koalisi Prabowo-Sandi mempersilahkan masyarakat untuk menilai sikap Bawaslu tersebut. “Ya kan sudah ada videonya, jadi saya pikir biarlah masyarakat yang menilai,” ucap Koordinator Juru Bicara Koalisi Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak, Rabu (7/11/2018).
Sebelumnya Bawaslu sudah menyatakan laporan terhadap Luhut Panjaitan dan Sri Mulyani tidak dapat ditindak lanjuti, Karena Bawaslu tidak menemukan pelanggaran Pemilu tentang pose satu jari kedua menteri itu.
Pose satu jari Luhut Panjaitan dan Sri Mulyani itu bersama Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde dan Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim saat upacara penutupan Pertemuan Tahunan IMF – Bank Dunia beberapa waktu lalu.
Adapun yang melaporkan pose satu jari Luhut Panjaitan dan Sri Mulyani itu adalah advokat Nusantara. Pihak pelapor pun diketahui mempertimbangkan melaporkan Bawaslu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Koalisi Prabowo-Sandi mempersilahkan masyarakat untuk menilai sikap Bawaslu tersebut. “Ya kan sudah ada videonya, jadi saya pikir biarlah masyarakat yang menilai,” ucap Koordinator Juru Bicara Koalisi Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak, Rabu (7/11/2018).
Sebelumnya Bawaslu sudah menyatakan laporan terhadap Luhut Panjaitan dan Sri Mulyani tidak dapat ditindak lanjuti, Karena Bawaslu tidak menemukan pelanggaran Pemilu tentang pose satu jari kedua menteri itu.
Pose satu jari Luhut Panjaitan dan Sri Mulyani itu bersama Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde dan Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim saat upacara penutupan Pertemuan Tahunan IMF – Bank Dunia beberapa waktu lalu.
Adapun yang melaporkan pose satu jari Luhut Panjaitan dan Sri Mulyani itu adalah advokat Nusantara. Pihak pelapor pun diketahui mempertimbangkan melaporkan Bawaslu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Comments
Post a Comment